logoweb

Profil Pengadilan Agama Situbondo

Profil Pengadilan Agama Situbondo

Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Situbondo

Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Situbondo

Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

BIAYA PERKARA

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

JADWAL SIDANG

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E COURT

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

ICON WA

Written by Admin on . Hits: 296

PENDAHULUAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para peradilan. Untuk melakukan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, sebagai petunjuk bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkaman Agung dalam melakukan pengawasan, baik pengawasan melekat, maupun pengawasan fungsional.


DEFINISI PENGAWASAN
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengedalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

PEDOMAN PELAKSANAAN
Prosedur dan tahapan pelaksanaan pengawasan rutin/reguler adalah sebagai berikut:


Penentuan objek pengawasan
1. Pengadilan tingkat banding menentukan objek pengawasan yaitu pengadilan-pengadilan tingkat pertama dibawahnya secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran yang tersedia.
2. Badan Pengawasan menentukan objek pengawasan yaitu satuan-satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anggaran yang tersedia.


Persiapan pelaksanaan pengawasan
1. Pemantauan melalui teknis analisis, observasi perbandingan dan evaluasi atas laporan berkala dan objek pemeriksaan
2. Penelaahan
3. Penunjukan / pembentukan tim pemeriksa
4. Mempersiapkan rencana kerja pemeriksaan, termasuk mempersiapkan blanko-blanko yang akan digunakan
5. Pemberitahuan kepada atasan objek pemeriksaan tentang akan dilakukan pengawasan
6. Mengadakan komunikasi dengan objek pemeriksaan


Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut
1. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan
2. Mempelajari data dan melakukan prosedur pemeriksaa dengan teknik pemeriksaan
3. Evaluasi pengadilan sistem manajemen objek pemeriksaan
4. Pengujian lapangan tentang validitas keakuratan nilai dan kegiatan objek pemeriksaan
5. Melakukan pemeriksaan terhadap
- Register perkara buku keuangan, berkas perkara tertentu, surat dan dokumen lainnya
- Sarana dan prasarana fisik dengan cara melakukan observasi
- Pejabat penanggung jawab dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab
- Kondisi umum
- Administrasi umum


Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja
1. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan
2. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tanggapan pbjek atas temuan
3. Dalam hal adanya perbaikan yang memerlukan jangka waktu pimpinan obyek pengawasan diminta menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia melakukan perbaikan dalam waktu tertentu


Ekspos/ Klarifikasi
Selesai pemeriksaan diadakan klarifikasi dihadapan objek pemeriksaan yaitu memaparkan temuand an meminta tanggapan dan objek pemeriksaan serta memberikan petunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.


Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
1. Selesai pemeriksaan tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.
2. Sistematika LHP terdiri:
- Bab I pendahuluan
- Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan
- Bab III Kesimpulan dan rekomendasi
3. Isi LHP terdiri:
- Pendahuluan berisi dasar pemeriksaan, nama ketua dan anggota pemeriksa, sasaran pemeriksaan, dan lamanya pemeriksaan
- Uraian hasil Pemeriksaan memuat informasi rinci dan setiap temuan pemeriksaan yang dilengkapi dengan data pendukung
- Ringkasan hasil pemeriksaan memuat kesimpulan dari uraian hasil pemeriksaan
4. Selambat-lambatnya 14 hari setelah pemeriksaan berakhir, ketua tim sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat wewenang termasuk atasan objek pemeriksaan melalui Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
5. Dalam hal yang sangat penting dan mendesak, LHP dapat disampaikan secara lisan, akan tetapi harus segera diikuti dengan laporan tertulis

(disadur dari SK KMA 80 tahun 2006)

 

Aplikasi Pendukung

20181015041140

20181015044938

 

20181015045006

 

20181015045036

 

20181015045105

 

20181015045131

20181015045217

20181015045242

20181015045303

20181015045329

20190422095606

 

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • E-Court

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18

Telp: 0338-672323
Fax: 0338-673900

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Delegasi: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengaduan : 0858 568 678 99

Informasi : 0823 391 254 55

Tautan Aplikasi

Tim IT Pengadilan Agama Situbondo©2020