PT POS INDONESIA BERIKAN MATERI PADA BIMTEK PNBP PA SE JAWA TIMUR
Selasa, 23 September 2025, Manja Yunita dan Farida Dwi Anggraini, kasir dan bendahara penerimaan Pengadilan Agama Situbondo, mengikuti Bimbingan Teknis terkait Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya. Kegiatan ini berlangsung di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel, Batu, dengan dihadiri perwakilan pengadilan agama dari seluruh wilayah PTA Surabaya. Salah satu narasumber dalam rangkaian acara ini adalah Ida Bagus dari PT Pos Indonesia Cabang Malang.
Ida Bagus membahas layanan tambahan opsional yang tersedia untuk mempermudah pengelolaan PNBP di pengadilan agama. Ia memaparkan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pick-up PNBP, Layanan Nazegelen, dan Pengiriman Wesel Pos. “Layanan Pick-up PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak langsung dari lokasi pengadilan untuk kemudahan administrasi,” jelas Ida Bagus. Ia juga menjelaskan bahwa Layanan Nazegelen merupakan legalisasi dokumen untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen itu sendiri. Sedangkan Pengiriman Wesel Pos adalah layanan transfer uang guna mendukung kebutuhan administratif pengadilan secara efektif.
Materi selanjutnya yang disampaikan adalah manfaat layanan tambahan bagi keberlangsungan pengadilan agama. Ida Bagus menerangkan bahwa layanan ini membantu mempercepat administrasi perkara dengan sistem pengiriman yang terorganisir dan terpercaya. Dengan adanya layanan tambahan ini, pengadilan juga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peserta bimbingan teknis sangat menyadari pentingnya penerapan layanan ini dalam mendukung proses kerja. Mereka berkomitmen untuk mengimplementasikan layanan tersebut demi kemajuan pengadilan masing-masing.
Diskusi dalam bimbingan teknis juga membahas kendala praktis yang dialami oleh satuan kerja dalam pelaksanaan PNBP. Peserta saling bertukar pengalaman terkait proses administrasi dan penyetoran dana. Ida Bagus memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan layanan dari PT Pos Indonesia agar pengelolaan semakin efektif. "Kami siap mendukung pengadilan agar penyetoran dan administrasi lebih tertib dan sesuai regulasi," katanya. Diskusi berjalan hangat dan memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang ada di lapangan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi peserta dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.