PA SITUBONDO MENGIKUTI RAPAT PENDATAAN HONORER NON DIPA
Jumat, 19 September 2025, Sekretaris dan Plt Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Situbondo mengikuti Rapat Pendataan Honorer Non DIPA. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Umum dan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan tersebut diikuti dari Media Center Pengadilan Agama Situbondo untuk memastikan seluruh data pegawai terpantau dengan baik. Narasumber pada rapat kali ini adalah Kepala Biro Kepegawaian, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H., dan Kepala Biro Keuangan, Edy Yuniadi, S.sos., M.M.
Para peserta rapat sangat antusias dalam mendengarkan paparan dan diskusi terkait tenaga honorer non-DIPA. Ketua Pengadilan menyatakan pentingnya rapat ini sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang transparan dan akuntabel. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pengangkatan tenaga outsourcing yang mengacu pada proses perekrutan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan di lingkungan Mahkamah Agung. Sahlanudin menjelaskan bahwa pengalihan tenaga honorer menjadi tenaga outsourcing merupakan solusi strategis dalam menghapus status honorer.
"Pengalihan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai non-ASN dengan mekanisme yang lebih jelas dan legal," jelasnya. Sistem ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen sumber daya manusia dan mengurangi beban administrasi. Pembahasan juga menunjukkan bahwa proses rekrutmen outsourcing tahun depan akan sangat bergantung pada kondisi keuangan dan ketersediaan SDM yang memadai. Hal ini menjadi tantangan utama dalam penyiapan tenaga kerja non-DIPA.
Sahlanudin juga menyampaikan bahwa saat ini data non-DIPA semuanya dapat dicarikan solusi sehingga akan ada jalan keluar yang terbaik untuk tenaga honorer. Ia meyakinkan peserta rapat bahwa Mahkamah Agung akan tetap menyelesaikan persoalan tenaga honorer non-DIPA. "Kami berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan bagi para tenaga honorer selama proses pengalihan ini," tegasnya. Ini juga mendukung upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi dan penguatan sistem kepegawaian. Seluruh peserta rapat menyambut baik langkah ini sebagai gambaran kemajuan dalam pengelolaan SDM.