PA SITUBONDO MELAKSANAKAN SOSIALISASI DIPA TAHUN 2025
Jumat, 20 Desember 2024, Pengadilan Agama Situbondo melaksanakan Rapat Sosialisasi DIPA Tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan di Media Center dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, serta Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Situbondo. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Situbondo menekankan pentingnya rapat ini untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai anggaran yang akan digunakan. Beberapa poin penting dibahas dalam rapat, termasuk rincian rencana kerja anggaran (RKA) untuk tahun 2025. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam penyusunan anggaran yang efektif dan efisien.
Salah satu agenda utama dalam rapat adalah sosialisasi rincian RKA TA 2025 bersama pimpinan dan para hakim. Kasubag PTIP, Ahmad Muhammad N. Afifi, S.E., menjelaskan bahwa rincian ini sangat penting untuk menentukan prioritas pengeluaran di tahun mendatang. "Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," katanya. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk memberikan masukan terkait kebutuhan masing-masing unit. "Kami ingin agar semua kebutuhan dapat terakomodasi dengan baik dalam anggaran," tambahnya. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, staf PBMN juga memberikan penjelasan singkat mengenai dasar pengusulan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) kendaraan roda dua di RKBMN. Penjelasan ini bertujuan agar semua peserta memahami prosedur dan kriteria dalam pengajuan BMN. Rapat ini menjadi forum yang baik untuk mengklarifikasi berbagai hal terkait pengelolaan BMN di lingkungan pengadilan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan proses pengusulan dapat berjalan lancar. Sosialisasi belanja modal TA 2025 juga menjadi bagian penting dari agenda rapat. Ketua Pengadilan Agama Situbondo menekankan bahwa belanja modal harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas. "Kita perlu memprioritaskan belanja modal yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik," katanya dengan tegas.
Diskusi mengenai belanja modal ini membuka peluang bagi para hakim dan panitera untuk menyampaikan usulan mereka. "Setiap usulan akan kami pertimbangkan dengan matang agar sesuai dengan visi dan misi pengadilan," tambahnya. Ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam merencanakan penggunaan anggaran secara bijaksana. Rapat juga membahas persiapan langkah-langkah pelaksanaan anggaran TA 2025 yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja. Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Ini menjadi tantangan bagi seluruh tim untuk bekerja sama demi keberhasilan program-program pengadilan.