PA SITUBONDO IKUTI FGD MONITORING PENGGUNAAN CMS DAN KKP OLEH KPPN BONDOWOSO
Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Situbondo, Eka Muharyanti, S.H., turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso pada Rabu, 20 November 2024. Acara ini diadakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti di Ruang Bendahara Pengadilan Agama Situbondo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND1656/PB.3/2024 yang mengatur tentang Penyampaian Timeline Migrasi CMS BRI ke Qlola BRI pada Satuan Kerja (Satker) Mitra KPPN. Eka Muharyanti mengikuti acara tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi CMS (Cash Management System) dan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) di lingkup Pengadilan Agama.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk KPPN Bondowoso, Bank BRI Regional Office Malang, serta mitra kerja KPPN Bondowoso. KPPN Bondowoso bekerja sama dengan Bank BRI untuk menyosialisasikan migrasi CMS dari BRI ke sistem Qlola BRI. Acara ini tidak hanya fokus pada monitor penggunaan CMS dan KKP, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tahapan migrasi dan cara-cara adaptasi terhadap sistem yang baru. "Migrasi CMS ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara," terang Kepala KPPN Bondowoso, Alexander Budi Dayantoro. FGD ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi langsung mengenai tantangan dan solusi terkait implementasi CMS dan KKP di setiap satker.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi bagi penggunaan Qlola BRI yang akan menggantikan CMS BRI sebelumnya. Sistem Qlola BRI diperkirakan dapat memberikan kemudahan dalam proses transaksi dan pelaporan keuangan pemerintah. "Kami akan memberikan pelatihan lebih lanjut untuk mempermudah transisi ke sistem baru ini," kata Alexander dalam penjelasannya. Acara tersebut juga mencakup tanya jawab seputar kendala yang mungkin dihadapi oleh satker dalam proses migrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap satker siap dalam mengimplementasikan sistem baru tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Alexander Budi Dayantoro menekankan pentingnya koordinasi antara KPPN dan pihak terkait untuk memastikan transisi sistem berjalan lancar. Selain itu, pihak KPPN Bondowoso juga memastikan akan ada pendampingan intensif selama proses migrasi CMS ke Qlola BRI. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan teknis yang mungkin timbul di lapangan. Tak hanya itu, FGD ini juga memberi kesempatan bagi para peserta untuk lebih memahami tentang penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) yang kini menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya sistem KKP yang lebih terintegrasi, diharapkan proses pembayaran dan pengeluaran anggaran pemerintah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.