KPAI: Sekolah Harus Bebas Rokok, Ini Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Selasa, 19 November 2024, Dr. Jasra Putra, M.Pd., Wakil Ketua KPAI, memaparkan hasil pengawasan terkait implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di satuan pendidikan dan taman bermain anak di Indonesia. Presentasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) KPAI pada pukul 14.45 WIB dan diikuti oleh tenaga teknis Pengadilan Agama Situbondo melalui Zoom, yang diikuti langsung di Media Center. Dr. Jasra menjelaskan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia telah melaksanakan sosialisasi kebijakan larangan merokok melalui berbagai media, seperti papan slogan, spanduk, poster, dan grup WhatsApp, serta himbauan langsung kepada murid. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah semakin meningkat," kata Dr. Jasra dalam presentasinya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah tercantum dalam berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda) hingga Permendikbud No. 64 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, merokok di sekolah kini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Menurut Dr. Jasra, keberadaan kebijakan larangan merokok di sekolah sudah tercakup dalam berbagai dokumen hukum, seperti Perda, Surat Edaran Kepala Dinas, dan Pergub yang menyatakan bahwa sekolah termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. "Selain itu, setiap sekolah juga wajib memiliki tata tertib yang mengatur larangan merokok dan penjualan rokok," tambahnya. Dalam hal ini, kata Dr. Jasra, pihak sekolah juga telah melibatkan OSIS untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh siswa dan bahkan berupaya memastikan kantin sekolah tidak menjual rokok atau makanan yang berbentuk rokok. Pembiasaan ini bertujuan agar para penjual kantin memahami pentingnya menjaga lingkungan sekolah dari paparan rokok. Namun, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan di banyak sekolah, Dr. Jasra mengungkapkan masih ada kasus ditemukannya puntung rokok di beberapa sekolah, yang menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan.

KPAI mencatat bahwa meskipun banyak sekolah sudah mensosialisasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan cukup baik, masih ada daerah yang kesulitan dalam mengimplementasikannya secara konsisten. "Kami menemukan bahwa di beberapa wilayah, puntung rokok masih ditemukan di lingkungan sekolah, yang menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan ini," ungkap Dr. Jasra. Hal ini menjadi perhatian serius KPAI karena sekolah harus menjadi tempat yang sehat dan bebas dari asap rokok, guna mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat, tetapi juga dengan kurangnya pengawasan dan penegakan aturan di tingkat daerah. "Perlu ada langkah konkret untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan lebih ketat dan efektif di semua daerah," tegasnya. Oleh karena itu, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di sekolah-sekolah.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan KPAI adalah agar pemerintah pusat dan daerah membuat Rancangan Aksi Nasional (RAN) dan Rancangan Aksi Daerah (RAD) terkait pengendalian tembakau, yang juga mencakup peta jalan dan strategi nasional kesehatan. Rancangan aksi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan. KPAI juga merekomendasikan agar pemerintah daerah merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan kewajiban daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, KPAI juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang optimal dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi program Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tatanan, termasuk sekolah.