PA SITUBONDO IKUTI SOSIALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PADA AWAL BULAN
Kamis, 24 Oktober 2024, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI mengadakan sosialisasi mengenai pembayaran tunjangan kinerja awal bulan bagi pegawai. Acara ini diikuti oleh Sekretaris, Bendahara Pengeluaran, Analis Pengelola Keuangan APBN, dan Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Situbondo. Sosialisasi berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti di Media Center. Kepala Biro Keuangan, Edy Yuniadi, S.sos., M.M., membuka acara dengan menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai mekanisme tunjangan kinerja. “Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar semua pegawai memahami proses pembayaran tunjangan kinerja dengan jelas,” ujar Edy. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembayaran.
Dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa penghitungan potongan absensi dilakukan dari tanggal 16 dua bulan sebelumnya hingga tanggal 15 satu bulan sebelumnya. “Penghitungan yang akurat sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pegawai,” katanya. Selain itu, potongan kinerja berdasarkan penilaian capaian kinerja juga dihitung dua bulan sebelumnya. Selanjutnya, Edy menjelaskan bahwa Kelas Jabatan ditentukan saat penyusunan dan pengajuan, sesuai dengan kelas jabatan pada hari kerja pertama di awal bulan pembayaran.
Ia juga mengingatkan bahwa untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi CPNS dan PPPK baru, proses diajukan setelah ada laporan presensi. “Kami berharap semua satuan kerja dapat melakukan pelaporan presensi dengan tepat waktu,” tambahnya. Pembayaran tunjangan kinerja CPNS akan menerima 80% dari kelas jabatan, sedangkan PPPK mendapatkan 100%. Edy juga menekankan pentingnya setiap satuan kerja (satker) untuk memastikan bahwa presensi dan penilaian capaian kinerja sudah terisi penuh sebelum melakukan penguncian.
“Kesalahan dalam pengisian bisa berdampak pada keterlambatan pembayaran tunjangan,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia mengingatkan untuk cek potongan pada rekap kehadiran dan memastikan kesesuaian dengan tanda terima. Selain itu, penting untuk memeriksa rekening pada hasil download agar sesuai, termasuk kode bank yang digunakan. “Kami ingin memastikan tidak ada masalah dalam proses administrasi yang dapat merugikan pegawai,” jelas Edy. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pembayaran tunjangan kinerja berjalan lancar.