Penyampaian Kebijakan PNBP PTA Surabaya: PA Situbondo Siap Berkontribusi
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan penyampaian Kebijakan Pelaksanaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya. Acara ini dilaksanakan di Pasuruan pada Rabu, 16 Oktober 2024 dan dimoderatori oleh Rusli, S.H., M.H. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, termasuk Pengadilan Agama Situbondo yang diwakili oleh Panitera, Sekretaris, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan PNBP menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan pengadilan.
Narasumber membuka acara dengan penekanan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pengelola. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan beberapa kebijakan PNBP yang harus diterapkan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ia menegaskan bahwa setiap PNBP harus disetor sebelum jam 12 siang setiap harinya. "Kedisiplinan dalam waktu adalah salah satu kunci untuk pengelolaan PNBP yang baik," ujarnya. Selain itu, pengelola PNBP juga diwajibkan untuk selalu memegang teguh integritas dalam menjalankan tugasnya.
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. "Integritas adalah pondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan," tambahnya. Selanjutnya, narasumber mengingatkan bahwa PNBP yang dipungut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengelola diminta untuk memahami dan mematuhi peraturan terkait PNBP demi menghindari kesalahan dan penyimpangan. "Kami harus memastikan bahwa setiap pendapatan yang masuk benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada," tegasnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Pengelolaan PNBP yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan pengadilan dapat dirasakan secara positif oleh semua pihak. Diharapkan juga untuk senantiasa memegang asas pengelolaan PNBP yang efektif, efisien, cepat, dan tepat waktu. Dalam konteks ini, pengelolaan PNBP yang baik akan mendukung pencapaian visi dan misi pengadilan. Keberhasilan implementasi PNBP akan menciptakan dampak yang luas bagi kualitas layanan publik. Acara ini juga menyediakan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada narasumber. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan yang telah disampaikan.