PA Situbondo Menyimak Materi DIM Kesekretariatan pada Bimtek Kesekretariatan oleh PTA Surabaya
Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag PTIP, dan Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Tugas Kesekretariatan yang bertempat di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya pada 28 – 30 November 2023. Di hari pertama yaitu Selasa, 28 November 2023, Bapak H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H., Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyampaikan materi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Kesekretariatan. Dalam materi kali ini, diawali dengan sosialisasi UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan berlakunya UU tersebut tanggal 31 Oktober 2023, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mensosialisasikan SK SEKMA No 1/SEK/SK/I/2023 tentang Pemberlakukan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik pada Aplikasi SIKEP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Kemudian, narasumber juga menyampaikan terkait isu-isu yang ada di kepegawaian yaitu terkait Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Pengelolaan Kinerja Pegawai. “Melalui SKP akan mendorong dan mengukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai,”ujar beliau. Disampaikan pula mengenai revisi dan update Standar Operasional Prosedur (SOP), absensi pegawai, serta Kartu Istri dan Kartu Suami.
Materi dilanjutkan dengan penyampaian terkait di bidang PTIP, yaitu mengenai keseragaman indikator kinerja tambahan di bidang Kesekretariatan, penjabaran PKP secara cascading dan crosscutting, akuntabilitas kinerja internal per triwulan, serta tambahan anggaran perawatan server, CCTV dan penunjang IT lainnya. Dibahas juga mengenai monitoring realisasi peencanaan belanja modal 5 tahun, serta petunjuk teknis terkait penyusunan SAKIP dan evaluasi AKIP. Kemudian, materi bimtek juga dilanjutkan dengan isu terkait Keuangan yaitu penghapusan BMN, PIPK, serta pengajuan tunjangan kinerja pegawai.