PA Situbondo Mengikuti Pendampingan Transaksi Penerbitan SPP Dan SPM Menggunakan TTE
Pengadilan Agama Situbondo mengikuti kegiatan sosialisasi terkait penerbitan SPP dan SPM pada SAKTI dengan menggunakan TTE Tersertifikasi. Kegiatan ini diwakili oleh Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo, Merinta Prameswari, S.A. Kegiatan ini diadakan oleh Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan secara online melalui link aplikasi Teams dan tayangan Youtube pada Jumat, 1 September 2023.
Adapun Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaksanakan acara ini dalam rangka transaksi awal pada SAKTI dengan menggunakan TTE yang telah tersertifikasi. Acara diawali dengan sosialisasi terkait penerbitan SPP dan SPM pada SAKTI dengan menggunakan TTE tersertifikasi. Setelah itu, dilaksanakan pendampingan langsung oleh narasumber bersama pada peserta terkait transaksi penerbitan SPP dan SPM pada SAKTI.
Narasumber juga menyampaikan bahwa implementasi TTE meniadakan penggunaan tanda tangan manual dalam penerbitan SPP dan SPM, sehingga dokumen pendukung SPM harus di tanda tangan secara elektronik. Selain itu, dokumen pendukung yang terdapat materai dan menjadi bagian dokumen asli harus disampaikan ke KPPN maka materia yang digunakan adalah materia elektronik. Para peserta juga diharapkan memastikan kesiapan TTE untuk transaksi APBN, diantaranya dengan mempercepat proses pendaftaran DS BSSN bagi pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP dan Pejabat yang melampirkan dokumen ke KPPN). Satuan kerja juga harus memastikan bahwa status Sertifikat Elektronik pejabat berkenaan telah aktif.
Sosialisasi dilaksanakan agar masing-masing satuan kerja memahami alur pembuatan SPP dan SPM yang ditandatangani secara elektronik per 1 September 2023. Dokumen SPP dan SPM ke depannya tidak lagi ditandatangi secara manual. Hal ini bertujuan untuk digitalisasi pengelolaan APBN, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan keamanan informasi transaksi keuangan, serta mewujudkan pengelolaan APBN berbasis ramah lingkungan.